Policy bukanlah kebijakan

"Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan  untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat secara adil dan merata"

Jika dan hanya jika sebuah keputusan Negara telah memenuhi satu kalimat itu bolehlan keputusan itu di beri label `Kebijakan`.

Akan terasa aneh jika ternyata yang di sebut-sebut kebijakan adalah penyebab utama minyak tanah langka, sehingga terpaksa beli gas, yang tentu saja tak dapat di isi separuh saja ketika ternyata dana di dompet yang tak pernah diganti sejak hari pernikahan dulu telah terlebih dahulu dibelanjakan sepotong... hanya sepotong paha ayam yang tak terlalu besar untuk si kecil yang sedang tersenyum dijanjikan makan enak sore ini.

Belum lagi ada cemas yang hinggap di hati tatkala pergi, takut akan anak istri tak bisa selamat dari kobaran api jika suatu hari si tabung kecil, yang walaupun kecil telah menghanguskan sebuah kampung - menurut berita sore tadi.

Ketika itu harus dibilang sebuah kebijakan, kenapa harga minyak tak lalu segera turun setelah harga minyak dunia anjlok.

Apa jadinya jika tak ada hal yang bijak dalam lembaran surat yang di edarkan dan dikenal sebagai sebuah kebijakan...? Jika semuanya sudah terlambat, Paling hanya bisa menyeru ketika ternyata masyarakat tak lagi mau  menunggu keajaiban bahwa pemerintahnya tak lagi mengulur-ulur waktu untuk mensejahterakan rakyatnya.

Rakyat ini bukan orang bodoh, daripada berlarut-larut mengurusi hal yang tak juga selesai, misal kenyamanan kereta api dan bus, lebih baik mandiri dengan membawa motor sendiri-sendiri.

Toh ketika ajal menghampiri, para pejabat disana yang katanya peduli rakyat tak akan datang ke rumah walau hanya sekedar melayat. Paling juga hanya berkata prihatin atas kasus semacam itu dan berkata bla..bla..bla.. yang tak juga bisa menyelesaikan masalah

Masih banyak yang so-called kebijakan sama sekali tidak memenuhi hanya 1 kalimat diatas.

Apalagi naga-naganya sedang ada pembenaran tuch.. teori dan presentasi silakan dibuat semenarik mungkin, tapi liatlah apa yang ada di lapangan, lagi-lagi siapa yang dirugikan?

Jadi masih pantaskah  terjemahan policy adalah kebijakan (kebijaksanaan) ???